DNC.CO.ID, JAKARTA, Dugaan penyimpangan dana hibah Gerakan Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Labuhanbatu senilai Rp1 miliar kembali menjadi sorotan publik. Penanganan kasus oleh aparat penegak hukum di daerah tersebut dinilai berjalan lamban dan belum menunjukkan perkembangan signifikan.
Sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam koalisi GARANSI dan AMPPUH menyatakan akan mendatangi Kejaksaan Agung RI pada 21 Mei mendatang. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk desakan agar penanganan perkara yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Labuhanbatu segera dievaluasi.
Ketua Umum AMPPUH, Novrizal Taufan Nur, menilai proses hukum atas kasus tersebut terkesan tidak mengalami kemajuan berarti. Ia menyebut kondisi itu menimbulkan beragam spekulasi publik terkait adanya faktor-faktor yang memengaruhi jalannya penanganan perkara.
“Kasus ini sudah menjadi perhatian publik. Kami meminta Kejaksaan Agung turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penanganan perkara di daerah, agar tidak menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” ujar Novrizal di Jakarta, Selasa (12/5).
Ia juga menyoroti lambannya kepastian hukum dalam perkara tersebut yang dinilai berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik. AMPPUH mendesak agar proses hukum dapat berjalan transparan, profesional, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Lebih lanjut, AMPPUH menyatakan telah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menghimpun tambahan data dan menyiapkan laporan resmi yang akan disampaikan dalam aksi mendatang di Jakarta.
Koalisi aktivis tersebut menegaskan bahwa dana hibah yang diperuntukkan bagi pembinaan generasi muda harus dikelola secara akuntabel dan tidak boleh disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Publik kini menantikan langkah lanjutan dari aparat penegak hukum, apakah kasus ini akan segera mendapatkan kepastian hukum atau masih berlarut dalam proses yang belum jelas arahnya. (Tim Redaksi)
