DNC.CO.ID, JAKARTA, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menaruh perhatian serius terhadap kinerja jajaran Bea dan Cukai di wilayah Jawa Timur.
Dalam konfirmasi kepada DNC.CO.ID, Purbaya menegaskan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kantor-kantor yang belakangan menjadi sorotan publik, termasuk Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Madura, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Pasuruan, dan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Malang.
Purbaya menegaskan, Kementerian Keuangan tidak akan mentoleransi praktik-praktik yang mencederai integritas institusi dan merugikan penerimaan negara.
“Kalau ditemukan pelanggaran, baik administrasi maupun pidana, tentu akan kami tindak tegas. Tidak ada ruang bagi aparat yang menyalahgunakan kewenangannya,” tegas Purbaya.
Menurutnya, seluruh jajaran Bea dan Cukai harus bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.
“Bea Cukai adalah garda terdepan penerimaan negara. Karena itu, integritas tidak bisa ditawar. Setiap laporan masyarakat akan kami evaluasi,” ujarnya.
Sorotan terhadap Bea Cukai Jawa Timur semakin menguat, terutama terhadap Bea Cukai Pasuruan yang belakangan viral di berbagai pemberitaan. Sejumlah perusahaan rokok diduga ilegal disebut-sebut masih dapat beroperasi dengan leluasa tanpa tindakan penegakan hukum yang tegas.
Di kalangan pelaku usaha juga beredar informasi mengenai dugaan adanya “upeti bulanan” atau “atensi”, yakni setoran rutin agar aktivitas tertentu tidak tersentuh pengawasan. Dugaan tersebut hingga kini terus menjadi isu panas dan memerlukan audit serta investigasi independen.
Pada Sabtu (15/5/2026), seorang warga Pasuruan menyampaikan informasi kepada redaksi DNC.CO.ID terkait aktivitas pengiriman rokok dari sebuah perusahaan di wilayah Beujeng, Kecamatan Beji.
Menurut warga tersebut, perusahaan rokok milik H. Huda yang kini dikelola oleh anaknya, Ivan, diduga mengirim barang menggunakan truk boks besar yang tersegel dan diduga kuat menuju luar Pulau Jawa.
“Truk itu keluar dari perusahaan rokok di wilayah Beujeng, Kecamatan Beji, lalu masuk ke area parkir di sebelah perusahaan. Kami meyakini muatannya rokok karena baunya sangat menyengat dan pintunya digembok dan tersegel,” tulis warga kepada redaksi DNC.CO.ID.
Informasi serupa juga datang dari wilayah Purwosari. Warga menyebut sebuah truk boks yang lebih kecil diduga keluar dari gudang milik seseorang bernama Mario dengan pengawalan ketat dari petugas keamanan.
“Truk boks itu juga tercium bau rokok saat keluar dari gudang di Purwosari,” ungkapnya.
Aktivis antikorupsi sekaligus pengacara di Jakarta, Hasrul Gunawan, menilai berbagai dugaan penyimpangan di lingkungan Bea Cukai Jawa Timur merupakan persoalan serius yang harus segera dibongkar secara menyeluruh.
Pria yang akrab disapa Bang Gun itu mengungkapkan, apabila sebelumnya telah mencuat dugaan adanya “atensi bulanan”, maka sebagian data dan informasi terkait dugaan tersebut juga telah dihimpun dan sedang dipelajari untuk dijadikan bahan laporan kepada KPK.
“Kalau benar ada perusahaan rokok ilegal yang bisa beroperasi dengan aman, lalu muncul dugaan setoran rutin kepada oknum aparat, maka ini sudah mengarah pada praktik mafia yang terorganisir. Negara dirugikan, hukum dipermainkan, dan kepercayaan publik dihancurkan,” tegas Bang Gun.
Menurutnya, aparat yang seharusnya menjaga penerimaan negara justru patut dicurigai menjadi pelindung bagi pelaku usaha yang diduga melanggar hukum.
“Jangan sampai Bea Cukai berubah menjadi tameng bagi pengusaha nakal. Jika ada oknum yang menerima upeti untuk menutup mata, itu adalah bentuk pengkhianatan terhadap negara. Tidak ada alasan untuk melindungi mereka,” ujarnya.
Bang Gun mendesak agar audit investigatif dilakukan terhadap Bea Cukai Pasuruan, Madura, dan Malang, termasuk penelusuran harta kekayaan pejabat serta pola komunikasi mereka dengan para pelaku usaha.
“Jangan hanya mutasi atau teguran. Jika terbukti ada permainan, copot, proses pidana, dan sita seluruh aset yang diduga berasal dari praktik korupsi. Publik sudah muak melihat aparat hidup mewah dari uang haram,” tandasnya.
Ia menegaskan bahwa momentum ini harus menjadi titik awal pembersihan total di tubuh Bea dan Cukai.
“Kalau Kementerian Keuangan serius, bongkar semuanya secara transparan. Jangan ada yang dilindungi. Integritas lembaga negara harus dipulihkan dengan tindakan nyata, bukan sekedar pernyataan,” pungkasnya.
Redaksi DNC.co.id
